BATU BARA, LintasTotabuan.com – Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal tersebut ditegaskan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Program Prioritas Nasional di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan bertema “Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Batu Bara” ini diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Turut hadir sebagai narasumber Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas RI Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com., Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Tirta Sutedjo, ST, MWRM., dan Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, M.S.I.S, Ph.D.
Bupati Baharuddin menegaskan, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan utama pemerintah dalam merumuskan setiap kebijakan.
“Dengan adanya SDI ini, setiap data dapat terus diperbarui dengan data terbaru sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih. Kita membutuhkan data yang benar dan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD diminta aktif menyediakan, memperbarui, dan memastikan validitas data sesuai tugas dan kewenangannya.
“Pengelolaan data yang terintegrasi akan membantu kita memetakan persoalan masyarakat dengan lebih tepat. Sehingga program pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa akses terhadap data objektif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung proses analisis dan pengambilan kebijakan pembangunan secara efektif dan efisien.
Bappenas RI dalam pemaparannya juga menegaskan, SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menciptakan kesamaan standar dan kebenaran data. Data tersebut menjadi dasar merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Cakupan data SDI meliputi berbagai sektor strategis, di antaranya kependudukan, kesehatan, perumahan, pendidikan, infrastruktur, sanitasi, ekonomi, dan lingkungan.
Turut hadir Pj. Sekda Batu Bara, para Asisten dan Staf Ahli, kepala OPD, para camat, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama narasumber terkait strategi implementasi SDI di Kabupaten Batu Bara.
Melalui penguatan SDI, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan berbasis data. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
